[ad_1]

infosumbar.net – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Payakumbuh, Sumatera Barat (Sumbar) baru-baru ini mengeluarkan surat yang berisi menolak penyelenggaraan Tabligh Akbar yang akan dihadiri Ustad Abdul Somad (UAS). Mereka menilai, pelaksanaan tabligh akbar tersebut terindikasi kampanye pasangan calon kepala daerah tertentu.

Surat MUI Payakumbuh Nomor 57/MUI-Pyk/X/2004 tentang Perizinan Kegiatan Tabligh Akbar itu terdiri dari 4 poin. Dijelaskan pada poin 3, Berdasarkan penelusuran MUI Kota Payakumbuh, Narasumber yang akan memberikan tabligh akbar pada acara yang dimaksud didapati secara aktif mengkampanyekan dukungan kepada salah satu paslon kontestasi Pilkada Kota Payakumbuh. Waktu penyelenggaraan tabligh akbar juga dilaksanakan pada masa kampanye. Maka dapat kami duga jika kegiatan tabligh akbar yang dimaksudkan berpotensi dijadikan alat kampanye yang sarat muatan kepentingan politik.

“Poin 4, Atas kajian pada poin-poin diatas, maka MUI Kota Payakumbuh menyatakan menolak untuk penyelenggaraan kegiatan tabligh akbar tersebut,” tulis surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Payakumbuh Erman Ali dan Sekretaris Umum Hannan Putra tertanggal 16 Oktober 2024.

Menanggapi hal tersebut, pihak penyelenggara serta Tim UAS di Sumbar maupun di Pusat akhirnya buka suara.

Klarifikasi Panitia Penyelenggara

IKLAN

Dikutip dari akun instagram @fakhry_emil_habib atau Fakhri Emil Habib Lc, MH Tuangku Rajo Basa, selaku ketua panitia acara tabligh akbar serta peletakan batu pertama markaz al Husam di komplek Masjid al-Mubarok Tiakar dengan menghadirkan UAS, merasa perlu menyempaikan beberapa hal.

Dia menyebut kronologinya adalah Al-Husam Littafaqquh Fiddin merupakan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, bebas dari unsur politik maupun bisnis.

Maka untuk melaksanakan kegiatan ini pun, perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait baik pemerintah, polisi, masyarakat, maupun MUI.

“Maka kami mengirim surat permohonan izin kepada MUI pada Selasa (15/10/2024) lalu,” tulis Fakhri Emil dinukil dari Republika.

Kemudian, MUI menyampaikan bahwa MUI tak perlu mengeluarkan izin, sebab pada acara kajian UAH beberapa hari yang lalu pun MUI tidak mengeluarkan surat izin. Acara tetap dapat dilaksanakan tanpa surat rekomendasi dari MUI.

Pada Rabu malam (16/10/2024), Fakhri mendapati bahwa MUI mengeluarkan surat yang berisi penolakan kegiatan tabligh akbar bersama UAS berdasarkan dugaan-dugaan tanpa tabayyun kepada panitia kegiatan.

Kemudian, pada Kamis (17/10/2024) siang, beredar kembali video ketua MUI Payakumbuh. Menurut Fakhri, UAS berhak memberikan dukungan kepada siapapun, dimanapun, sesuai dengan ijtihad politik yang beliau lakukan. Kalaupun UAS ingin berkampanye, maka itu adalah hak beliau sebagai warga negara selama mengikuti aturan yang berlaku.

Kemudian, Fakhri menegaskan acara yang diselenggarakan al-Husam tidak memiliki tendensi politik, murni demi khidmah ilmu. Acara itu dilaksanakan di masjid, yang juga tidak memungkinkan diadakan kegiatan kampanye secara terbuka.

Menurut Fakhri, MUI Payakumbuh juga tidak melakukan tabayyun dengan panitia acara. Bahkan awalnya terkesan mengizinkan. Namun tiba-tiba beredar surat penolakan yang dikeluarkan hanya atas dasar dugaan.

“Dan ini yang kami sayangkan sebab surat yang sebenarnya bisa dikirim langsung kepada panitia namun malah dikirim ke publik,” ujar Fakhri.

Menurut Fakhri, lebih bijak MUI mengeluarkan surat yang berisi pesan kepada panitia. Tujuannya agar benar-benar mengawal kegiatan tabligh akbar dari kampanye, bukan malah menolak.

Tanggapan Tim UAS di Sumbar
Ketua Tim UAS Sumbar Gusnik Adi Putra kepada infosumbar.net, Jumat (18/10/2024) menyampaikan beberapa poin terkait undangan UAS pada tabligh akbar di Kota Payakumbuh tersebut.

Ia menegaskan, Tim UAS statusnya sebagai pihak yang menerima undangan di Sumbar. Kemudian Al-Husam Littafaqquh Fiddin sebagai penyelenggara sudah mengundang UAS sejak lebih dari dua tahun lalu.

“Sudah dua tahun lebih mengundang UAS tapi belum bisa dipenuhi, karena Tim UAS menyusun agenda itu dengan cara mengumpulkan seluruh undangan kemudian menunggu jadwal kapan UAS bisa datang ke Sumbar, contoh pada tahun 2024 ini UAS hanya satu kali ke Sumbar. Jadi, kita Tim UAS di Sumbar tidak bisa bisa menjadwalkan undangan yang by request tanggal dan waktu. Statusnya tertib yang dahulu, didahulukan,” kata pria yang biasa disapa Putra itu.

Putra menyebutkan, sebelumnya pihaknya telah berdiskusi dengan panitia penyelenggara dari Al-Husam yakni Fakhri Emil Habib tentang penyelenggaraan tabligh akbar tersebut hanya akan berfokus pada kajian ilmu.

“Karena ini tahun Pilkada, dan Al-Husam kajian ilmu kita fokus ke kajian ilmu saja. Kemudian saya minta ke Ustadz Fakhri untuk menyurati MUI Payakumbuh terkait acara yang akan digelar,” ujarnya.

Saat ditanya reaksi UAS ketika mendengar kabar penolakan dari MUI Payakumbuh, Putra mengatakan, UAS sebagai makhluk sosial merasa sedih. “Sebagai makhluk sosial saya pilih bahasanya “taibo hati” (sedih), kita kecewa tanpa tabayun, sudah diputuskan suatu hasil,” terangnya.

Putra membeberkan, semula UAS dijadwalkan ke Sumbar pada tanggal 1-4 November 2024. Selama di Sumbar, UAS akan menghadiri sejumlah agenda di Kota Padang dan daerah-daerah lainnya di Sumbar.

“UAS dijadwalkan akan menghadiri prosesi pemberian gelar datuk yang diberikan oleh KAN Nan Duo Puluah kepadanya di Padang, kemudian agenda dengan Pemko Padang, selanjutnya juga ada di Agam, mengunjungi salah satu kampus juga di Bukittinggi, ada juga ke Kota Solok, dan Kota Payakumbuh dengan Al-Husam. Setelah itu pulang ke Pekanbaru,” jelasnya.

Sementara itu, dalam dialog yang digelar di Padang TV terkait polemik tersebut ada beberapa hal yang bisa disimpulkan oleh Putra melalui pesan singkat kepada infosumbar.net, Jumat Malam (18/10) diantaranya:

Pertama, ulama luar dalam polemik yang dimaksud tersebut adalah UAS. Ternyata, ini berkaitan langsung dengan Pileg 2019 dan Pilkada tahun 2020 yang disebut langsung oleh Sekretaris MUI Payakumbuh.

Kemudian, agenda ini sudah disetting dari awal. Gusnik dalam tulisannya menyebut sudah membuktikan dengan adanya tokoh yang datang ke Pekanbaru.

“Malahan, sebelum tokoh yang dari Bukittinggi itu datang, tanggal 28 Mei 2024 ada salah satu Ketua MUI di Sumbar sudah langsung menyampaikan pesan kepada Ustadz Abdul Somad untuk tidak ikut ke pilkada salah satu daerah di Sumbar,” tulisnya.

“Berkaitan dengan acara di Bukittinggi, pernah juga salah satu calon meminta UAS tidak ikut campur di Bukittinggi supaya bisa enak berkompetisi, saya saksinya,” tambahnya.

Di closing statement juga sudah sampaikan apa dan bagaimana langkah UAS ke Sumatera Barat. “Sampai mati berat kaki saya melangkahkan kaki ke Sumatera Barat”.

“Mohon maaf semua panitia dan semua masyarakat Sumbar. Termasuk KAN yang akan kasih gelar kepada UAS, “Datuak Gajah Tongga”. Orang yang pada masanya yg mengalahkan lancang kuning,” tutup tulisan tersebut

Komentar Tim UAS Pusat

Tim UAS Pusat, Hendriyanto melalui keterangannya yang diteruskan oleh Tim UAS Sumbar menyampaikan rasa kecewa yang besar terhadap sikap dari MUI yang menyatakan penolakan tersebut.

Hendriyanto menuturkan tokoh nasional”, jenderal hingga kerajaan luar negeri jika mengundang UAS diluar jadwal tidak akan disetujui, meskipun tawaran yang diberikan menggunakan private jet pribadi.

Di sisi lain, Ia menyebutkan, UAS merasa nyaman saat diundang ke Sumbar. UAS selalu menyebutkan, kalau datang ke bumi Minangkabau ini, ada rasa nyaman tersendiri dalam diri. Setiap datang disambut dengan pencak silat. UAS selalu melinangkan air mata, terbayang, bagaimana moyangnya dulu, Syekh Abdurrahman di Pagaruyung. Sampai hari ini disetiap tanggal 8 syawal, dibuat raya poncak di Silau, kampungnya Omak UAS,” ujarnya.

Namun, dengan keputusan MUI saat ini dia merasa sangat kecewa. “Hari ini, entah penyakit apa yang merasukinya, dan itu pun hanya kambuh disaat Pilkada saja, UAS dilarang Ketua MUI Sumbar, Buya Gusrizal untuk datang ke Sumbar. Bahkan beliau memobilisasi MUI Kabupaten/kota di Sumbar untuk menolak kehadiran UAS didaerahnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, seperti ke daerah lain di seluruh Indonesia, UAS datang ke Sumbar hanya sekali dalam setahun. Jadwal Safari Dakwah UAS dibuat setahun sebelumnya.

“UAS tidak pernah memikirkan, ada acara apa, atau hari besar apa di suatu daerah tersebut. Begitu juga ke Sumbar ini. Dan setiap datang, selalu disambut. Bahkan ada yang datang ke Riau untuk meminta jadwal UAS. Dan tidak pernah ada masalah. Nah, kebetulan, jadwal UAS ke Sumbar tahun ini, bertepatan dengan Pilkada,” imbuhnya.

“UAS selalu sampaikan, bahwa beliau memang tidak boleh terlalu sayang kepada sesuatu, termasuk ke suatu daerah, terutama ke bumi Minangkabau ini. Bahasa lainnya ‘Ndak buliah talabiah raso ati ka bumi Minangkabau’,” pungkasnya.

“Melihat prilaku Ketua MUI Sumbar seperti itu, sepertinya UAS enggan untuk menginjakkan kaki ke bumi Minangkabau,” tandasnya.

Klarifikasi MUI Payakumbuh 

Usai menerbitkan surat penolakan rekomendasi acara tabligh akbar yang akan dihadiri oleh UAS dan mendengar kegaduhan terkait permasalahan ini, Sekretaris Umum MUI Payakumbuh, Hannan Putra melalui sambungan telepon kepada infosumbar.net, Minggu malam (20/10/2024) mengungkapkan bahwa surat tersebut bukanlah surat penolakan terhadap tabligh akbar ataupun penolakan terhadap ulama, melainkan menolak rekomendasi untuk acara tersebut.

“Jadi sebelumnya panitia bersurat ke MUI Payakumbuh untuk meminta rekomendasi acara tersebut, namun setelah kita telah dan diskusikan, kita menolak untuk merekomendasikan acara tersebut. Jadi tidak ada penolakan terhadap ulama. Jangan di-framing MUI anti ulama,” kata Hannan.

Lebih lanjut Hannan menjelaskan, keputusan tersebut sudah berdasarkan Rakorda MUI Sumbar dengan tujuan mengantisipasi adanya keributan ataupun kegaduhan lantaran narasumber yang akan dihadirkan diketahui menjadi pendukung salah satu paslon kepala daerah.

“Kita sudah punya bukti videonya bahwa UAS mendukung salah satu paslon, jadi tidak perlu tabayun. Keputusan ini pastinya sudah berkoordinasi dengan MUI Sumbar. Kita ini juga bukan Bawaslu yang punya fungsi menindak setelah terjadi, melainkan mengantisipasi. kalau bahasa minangnya ‘Dipinteh sabalun hanyuik’. Ini juga untuk menjaga pandangan masyarakat terhadap UAS,” terangnya.

Menyoal surat yang tersebar di media sosial, Hanan menerangkan sifat surat tersebut tidak rahasia. “Kita sudah telpon panitia, sudah menunggu satu jam. kalau tersebar di media sosial, ya surat itu memang tidak bersifat rahasia,” imbuhnya.

Menanggapi isu yang berkembang bahwa keputusan penolakan tersebut adalah “titipan” dari pihak tertentu, Hanan menegaskan tidak ada pihak lain yang menunggani keputusan MUI Payakumbuh.

“Ketua dan Sekretaris tidak ada memihak siapapun. Kalau ada buktinya, saya dan ketua siap mundur,” tegasnya.

Meski demikian, Hanan mengimbau agar masyarakat tetap menghormati ulama dan tetap berprasangka baik. “Tinggalkanlah prasangka baik, MUI selama ini melayani ulama dan umat dengan baik. Selain itu, juga gunakanlah bahasa baik dalam menggunakan media sosial,” pungkasnya. (peb)

[ad_2]

Source link